Page 109 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 109
PENUTUP
cakup birokrasi sipil dan militer. Terlebih lagi, gema kebi-
jakan yang dilahirkan hanya memiliki jangkauan terbatas
di wilayah pusat-pusat pemerintahan saja. Berkenaan de-
ngan situasi tersebut, ditetapkannya kebijakan land-
reform merupakan cerminan yang sangat tegas dari kon-
disi yang ada. Persoalan pertama yang terdapat dalam
program tersebut adalah oleh siapakah kebijakan terse-
but dijalankan? Kemudian, dengan cara seperti apakah
landreform dijalankan?
Dari kenyataan sejarah yang muncul sehubungan de-
ngan pelaksanaan landreform di Indonesia, organisasi
negara yang dibentuk dari pusat hingga tingkat desa yang
bertanggung jawab menjalankan landreform terbukti
tidak mampu menjalankannya secara efektif. Desakan
dari kekuatan-kekuatan organisasi massa aksi-aksi yang
semakin radikal, sebagian besar memang mencerminkan
ketidakmampuan pemerintah untuk menjadikan land-
reform sebagai program nasional pemerintah. Di wilayah
pedesaan, justru kekuataan yang paling aktif mendorong
dijalankannya kebijakan tersebut adalah organisasi-
organisasi massa radikal.
Kenyataan ini pada hemat saya merupakan bukti le-
mahnya kekuatan aparat kekuasaan negara dan terbuka-
nya wilayah pedesaan sebagai ajang pertarungan antara
kekuatan politik yang ada pada saat itu. Di tingkat lokal,
suatu kebijakan hanya dapat didukung oleh seberapa
besar pengaruh dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-
masing kelompok politik, seperti yang ditunjukan di Jawa
Timur dan Jawa Tengah selama dijalankannya kebijakan
landreform. Kondisi ini adalah bukti bahwa kekuasaan
negara pada saat itu sangat lemah dalam mengurus biro-
krasi dan aparatnya sendiri sampai ke tingkat daerah.
103
