Page 108 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 108
TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH
terungkap bila masalah tersebut dikaitkan dengan struk-
tur kekuasaan yang dibangun selama periode Demokrasi
Terpimpin.
Pada prinsipnya, apapun jenis kebijakan yang lahir se-
masa periode Demokrasi Terpimpin, jantung persoalan-
nya lebih berakar pada bagaimana merumuskan tujuan
politik di dalam struktur pemerintahan Demokrasi Ter-
pimpin. Dalam hal ini, kebijakan landreform yang dite-
tapkan oleh pemerintah pada saat itu secara tidak lang-
sung merupakan suatu hasil yang ditujukan untuk me-
mukul rumusan-rumusan ekonomi para penentang ba-
ngunan kekuasaan Demokrasi Terpimpin. Landreform
sebagai suatu kebijakan berawal dari usaha membangun
modal dan kekuatan yang dimiliki di dalam negeri sendiri.
Dengan demikian, hal ini mencerminkan suatu kon-
sepsi yang menentang secara langsung kebijakan men-
dukung modal asing yang mewarnai pemerintahan Demo-
krasi Parlementer. Begitu para pendukung kekuatan De-
mokrasi Terpimpin mendapatkan kesempatan untuk me-
realisir kebijakan-kebijakannya, legitimasi pemerintahan
tersebut menjadi semakin kuat dengan dukungan yang
diberikan melalui mobilisasi massa dan pergeseran orien-
tasi politik yang bergerak semakin ke kiri pada saat itu.
Tidak heran apabila kemudian kebijakan-kebijakan yang
lahir dari pemerintah saat itu secara tidak langsung kental
warna kerakyatannya, seperti dengan ditetapkannya land-
reform pada 24 September 1960.
Meskipun demikian, dalam praktik program-program
yang direncanakan ternyata tidak mudah dilaksanakan.
Wewenang dan kekuasaan pemerintahan Demorasi Ter-
pimpin hanya tercerminkan dalam suatu bentuk pembi-
caraan formal di dalam struktur pemerintahan yang men-
102
