Page 103 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

GEJOLAK PEDESAAN DAN RADIKALISASI PETANI

sidang Majelis Pengadilan Landreform Pusat dengan ha-
kim anggota: Noto Sukardjo (DPP BTI). Drs. Abdul Kadir
(PP Pertani), J.F. Sitohang dari (PP Tani Pantjasila), Budi
Harsono, Nj. Hartiani Trenggoro SH, Soeharto Rebo
(DPP Tani Marhaen). 37
Usaha mengatasi ketegangan dan konflik yang timbul
melalui pembentukan lembaga pengadilan landreform
tersebut menunjukan usaha pemerintah untuk segera
meredam gejolak yang semakin tinggi di daerah. Namun
demikian, usaha tersebut di lapangan nampaknya sulit
untuk bisa berjalan dengan memuaskan. Picu yang telah
ditarik melalui tindakan aksi sepihak di pedesaan Jawa
tidak lagi dapat dikendalikan lagi arahnya.

GEJOLAK DAN PERTENTANGAN POLITIK DESA

Perkembangan selanjutnya yang terjadi setelah maraknya
tindakan aksi sepihak adalah semakin meningkatnya ke-
tegangan di antara kekuatan-kekuatan politik pendukung
NASAKOM yang ada di daerah. Berbeda dengan harapan
para pemimpin mereka di pusat, kekerasan dan ketegang-
an yang melibatkan kader-kader tingkat bawah di daerah
tetap berjalan dengan atau tanpa melalui instruksi dari
pucuk pemimpin mereka.
Bahkan para pemimpin pusat PKI mulai berbicara ke-
pada para kader daerahnya agar menahan diri dalam ini-
siatif mereka menjalankan landreform. Usaha ini terbi-
lang cukup berhasil meredam ekskalasi konflik, terbukti
dari menurunnya tingkat aksi selama minggu-minggu

37. Duta Masjarakat. 25 Mei 1965.

97