Page 101 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

GEJOLAK PEDESAAN DAN RADIKALISASI PETANI

kan dukungan dari kalangan birokrasi dan petani kaya
cenderung bertindak hati-hati dan konservatif. Kecuriga-
an mereka terhadap perluasan pengaruh komunis dan
tindakan-tindakan kasar yang dialami menyebabkan me-
reka menjalankan kebijakan yang lebih sesuai dengan kon-
disi lokal di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 32
Sepanjang berjalannya aksi sepihak sejak awal 1964
hingga pertengahan 1965, organisasi-organisasi keagama-
an terutama ormas dan partai Islam menjadi kendala
utama dalam proses aksi sepihak di Jawa, Lombok dan
Sumbawa. Dari beberapa penyelidikan sehubungan de-
ngan terjadinya kasus aksi sepihak seperti di keresidenan
Demak dan Pati, terungkap bahwa penghibahan tanah
oleh para haji dan kyai menjadi tanah wakaf sering me-
micu sengketa dalam menentukan tanah kelebihan oleh
panitia landreform di tingkat lokal. 33
Hingga Mei 1965, persoalan sengketa tanah yang me-
warnai kehidupan politik di desa membuat pemerintah
pusat campur tangan. Sejak 1964, usaha meredam dan
menengahi konflik sebenarnya telah dijalankan oleh
pemerintah. Tanggal 12 Desember 1964, Presiden Soe-
karno memanggil semua organisasi politik yang ada dan
membahas masalah yang muncul akibat ketegangan yang
terjadi di pedesaan. Pertemuan ini diadakan beeberapa
minggu sebelum terjadinya perkelahian bersenjata dan
tiga orang petani ditembak oleh polisi di Ketaon, kabupa-
34
ten Boyolali, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut meng-
hasilkan kesepakatan di antara partai politik yang ada

32. J.E. Rocamora. “The Partai Nasional Indonesia, 1963-1965.” dalam Indo-
nesia. No. 10, October, 1970, hal. 161-164.
33. Ibid., hal. 84.
34. Mortimer. Op. Cit., hal. 55.

95