Page 96 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

April 1964, Njoto berpidato di depan massa dan menegas-
kan prinsip “Tanah bagi mereka yang benar-benar meng-
garapnya” serta slogan “Hancurkan Tujuh Setan Desa”
sebagai bagian dari aksi kaum tani untuk menjalankan
landreform yang mengalami kemacetan. Njoto juga
memberikan sambutan hangat terhadap hasil-hasil yang
telah dicapai oleh kaum tani di daerah Wedi, Trutjuk,
Jogonalan, Prambanan, Wonosari, dan lain tempat. 23
Aksi-aksi kaum tani diarahkan pada berbagai tin-
dakan yang pada umumnya tetap berada dalam cakupan
ketentuan UUPA dan UUPBH seperti: (1) pengambilan
kembali tanah-tanah gadai dan sewa; (2) pengubahan
perjanjian bagi hasil menurut UUPBH; (3) pembatalan
penggadaian tanah dan ijon; (4) pembelaan hak “penghu-
ni liar” pada tanah perkebunan atau tanah absentee. 24
Sepanjang 1964, gerakan aksi sepihak di daerah Kla-
ten sebagai tempat tuntutan mengadakan aksi sepihak
pertama kali dinyatakan, dilaporkan telah terjadi seba-
nyak 30 kali aksi sepihak. Kemudian, pada 1965, gerakan
aksi sepihak banyak terjadi sekitar bulan Februari dan
April yang meliputi wilayah kelurahan Tanjung, keca-
matan Juwiring dan kelurahan Jlobo, kecamatan Wono-
sari; kelurahan Joton dan kecamatan Jogonalan. 25
Sebagai contoh lain dalam meninjau persoalan aksi
sepihak ini, ada baiknya kita lihat kajian Aminudin Kasdi
tentang konflik di desa Samirejo, Kabupaten Ngawi. Di
26

23. Mortimer. Op.Cit., hal.40.
24. Margo Lyons. Op.Cit., hal. 211.
25. Sartono Kartodirdjo. Op.Cit., hal. 46.
26. Untuk uraian lebih detail bisa dilihat dalam Aminudin Kasdi. Masalah
Tanah Dan Keresahan Petani Di Jawa Timur 1960-1965 Studi Tentang
Gerakan Aksi Sepihak Yang Dilancarkan Oleh PKI-BTI. Tesis S2. Fakultas
Pasca Sarjana UGM, 1990. Untuk selanjutnya, ilustrasi tentang berjalan-

90