Page 93 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 93
GEJOLAK PEDESAAN DAN RADIKALISASI PETANI
kabupaten Sukabumi, sekitar 550 petani penggarap me-
lakukan aksi penggarapan tanah tanpa terlebih dahulu
menunggu instruksi panitia landreform setempat. Dalih
mereka adalah mempertahankan hak tanah yang sudah
seharusnya menjadi milik petani sesuai undang-undang
landreform. Tindakan seperti ini di kemudian hari dike-
nal dengan nama “aksi sepihak” yang menjadi isu kontro-
versial di tingkat nasional.
Selain menduduki tanah kelebihan yang terdapat da-
lam perhitungan undang-undang pembagian tanah, aksi-
aksi juga terus dijalankan dengan beragam cara. Di desa
Kembangsari Brebes, sekitar 700 petani penggarap me-
lakukan aksi tunjuk hidung terhadap kepala desa bernama
Djajadani. Menurut wakil kaum tani, kepala desa tersebut
melakukan serangkaian korupsi dalam menentukan ting-
kat harga sewa dalam usaha penanaman gula insentif pe-
merintah. Selain itu, tindakannya sebagai makelar tanah
dan sikapnya yang ringan tangan menyebabkan para
petani ramai-ramai mengadakan aksi terhadapnya. 19
AKSI SEPIHAK DAN TINDAKAN KEKERASAN DI
PEDESAAN
Istilah aksi sepihak muncul sebagai isu nasional setelah
aksi-aksi yang dilakukan BTI dan kaum tani dalam men-
jalankan landreform di daerah-daerah mendapatkan tan-
tangan serius dari organisasi-organisasi di luar pengaruh
PKI dan BTI. Pemuda Ansor yang merupakan organisasi
massa milik Nahdlatul Ulama pada Januari 1965 dalam
19. Ibid., hal. 10.
87
