Page 89 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 89
GEJOLAK PEDESAAN DAN RADIKALISASI PETANI
an umum dibelakangkan, jang menjangkut ke-
pentingan diri sendiri didahulukan… 11
Sampai tahun 1963, aksi-aksi kaum tani yang menun-
tut pelaksanaan perjanjian bagi-hasil dan pembagian ta-
nah terus berlangsung di seluruh Jawa. Di mata kaum
tani, sikap pejabat daerah yang lamban dalam menjalan-
kan kebijakan landreform dipandang sebagai suatu ke-
berpihakan terhadap pemilik tanah dibandingkan pada
para petani penggarap dan petani tak tertahah.
Dalam beberapa peristiwa penyelesaian perselisihan,
aparat kepolisian turun tangan dan menahan para petani
penggarap. Maret 1963, persoalan-persoalan ini diajukan
ke Departemen Pertanian dan Agraria di Jakarta oleh
delegasi DPP BTI. Delegasi BTI mendesak agar penyele-
saian konflik antara kaum tani dengan tuan tanah di-
lakukan secara musyawarah dan dihindarkannya keterli-
batan instansi-instansi yang tidak berwenang dalam
pengaturan konflik agraria. 12
Berdasarkan data resmi pemerintah, jumlah tanah
yang telah dibagikan baru mencapai sekitar 35.978 hektar
pada akhir 1963. PKI memberikan koreksi dengan me-
nyatakan bahwa jumlah tanah yang dibagikan baru men-
capai 19.000 hektar. Dengan demikian, pelaksanaannya
telah terlambat dari jadwal yang ditetapkan semula. Awal
1965, Menteri Agraria Sadjarwo mengumumkan bahwa
pelaksanaan landreform tahap I telah selesai. Dalam
laporannya, Menteri Sadjarwo menyatakan bahwa hingga
akhir 1964, sekitar 450.000 hektar tanah telah dibagikan
11. Seminar Landreform. Op.cit., hal. 124-125.
12. Suara Tani. No. 3/4, Th. XIV. Maret/April 1963.
83
