Page 88 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 88
TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH
kaya dan setingkat-tingkat dengan memilih,
memukul tuan tanah. 10
Pernyataan tersebut menegaskan kehendak untuk
mengambil inisiatif pelaksanaan landreform berdasar-
kan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUPBH
dan UUPA akibat lambannya birokrasi yang cenderung
mengabaikan instruksi pemerintah pusat. Kenyataan
lambannya birokrasi tingkat bawah dalam menjalankan
ketentuan negara sebelumnya telah diperkirakan oleh
wakil BTI dalam seminar Landreform di Jakarta, di mana
ia dengan nada sinis menggambarkan:
Tetapi hukum atau peraturan2 itu ada segi posi-
tief dan negatiefnja. Mau tidak mau hal ini harus
kita mengakuinja. Hukum itu, kalau menurut
bunji kata-katanja, mungkin baik, akan tetapi
dalam menafsirkannja itu bisa mendjadi berlain-
an, ini menurut pengalaman. Maaf kalau kami
menjatakan demikian. Ini mendjadi kenjataan
dalam organisasi kami, djuga dalam DPR, ialah
djika ada peraturan jang kiranja akan mengun-
tungkan kaum tani, maka peraturan itu djalannja
lambat. Akan tetapi bila ada kemungkinan untuk
merugikan kaum tani, belum sampai disjahkan
mendjadi peraturan tetapi sudah didjalankan…
Ini merupakan suatu kontradiksi jang sebenar-
nja dapat dimengerti: jang menjangkut kepenting-
10. Asmu. Untuk Demokrasi, Tanah, Produksi dan Irian Barat. Laporan
Umum DPP BTI Kepada Kongres Nasional ke-VI BTI pada tanggal 23 Djuli
1962, Djakarta, hal. 70-73.
82
