Page 83 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 83
GEJOLAK PEDESAAN DAN RADIKALISASI PETANI
dan pemilik tanah di hadapan Lurah atau pejabat seting-
kat kepala desa. Kemudian, pengesahannya ditetapkan
oleh Camat atau pejabat setingkat kecamatan seperti
yang diatur dalam pasal 3 undang-undang. Selanjutnya,
3
penetapan besarnya imbangan bagi-hasil ditentukan oleh
Bupati dan Walikota sebagai pejabat pemerintahan yang
berwenang di wilayah Swatantra II dengan memperhati-
kan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Se-
cara formal, UU No 2/1960 itu memang tidak menyebut-
kan secara jelas bagaimana besarnya imbangan bagi-hasil
antara penggarap dan pemilik tanah. Undang-undang
hanya menentukan pedoman umum berupa ketentuan
1/1 dalam untuk tanaman padi sawah, dan untuk tanam-
an palawija di atas tanah kering, besarnya imbangan di-
tentukan 2/3 bagi penggarap dan 1/3 bagi pemilik. 4
Bila dibandingkan dengan proses pembagian tanah,
pengaturan perjanjian bagi-hasil merupakan kebijakan
yang paling mungkin dapat dilakukan dengan segera
mengingat sifat penggarapan yang berlaku umum di
Jawa. Namun seperti yang terbukti kemudian, pelaksana-
annya tetap berjalan lambat pada aras pejabat daerah se-
bagai pihak yang memiliki wewenang langsung dalam
menentukan perjanjian bagi-hasil.
Tidak heran apabila kemudian inisiatif untuk men-
jalankan undang-undang baru tersebut beralih ke tangan
organisasi-organisasi tani radikal yang menuntut pelak-
sanaannya secara konsekuen. Aktivitas radikal BTI serta
perhatian PKI yang pada saat itu tengah tertuju kepada
kaum tani dalam mencari dukungan politik menyebab-
3. Lihat Mr. A.B. Loebis. Op.Cit., hal. 75.
4. Ibid., hal. 85.
77
