Page 81 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

4

GEJOLAK PEDESAAN DAN
RADIKALISASI KAUM TANI

DORONGAN KETERLIBATAN KAUM TANI

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Pokok Bagi Hasil
No. 2/1960 pada tanggal 7 Januari 1960 dan Undang-
Undang Pokok Agraria No. 5/1960 tanggal 24 September
1960 oleh Presiden Soekarno, maka secara formal pelak-
sanaan kebijakan landreform di seluruh Indonesia telah
diputuskan. Namun, sebagaimana ditunjukkan kemudian
di lapangan, kedua undang-undang yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat itu sepertinya tidak punya kekuat-
an yang bisa menggerakkan para pejabat daerah seperti
bupati, camat, dan lurah yang bertanggungjawab lang-
sung dalam menentukan kebijakan tersebut di wilayah-
nya untuk segera menjalankan wewenangnya.
Gejala ini sebelumnya telah diantisipasi oleh
Ladejinsky yang menjadi penasihat pelaksanaan land-

75