Page 78 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 78
TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH
memberikan suatu perlindungan bagi para petani yang
telah menduduki tanah negara dan tanah perkebunan;
mendesak agar pemerintah mengurangi tingkat batasan
maksimum yang terlalu tinggi; penyitaan tanah tuan-
tanah pengkhianat (yaitu tuan tanah yang mendukung
pemberontakan DI/TII dan PRII/Permesta); nasionali-
sasi perkebunan asing (pada tahapan ini sebagian besar
adalah perkebunan milik Inggris dan Amerika); pengha-
pusan batas minimum yang dipandang tidak praktis dan
hanya menimbulkan kekhawatiran para petani kecil yang
akan terlempar dari pemilikan tanah akibat penetapan
batas minimum; penghapusan tanah-tanah milik desa
dan pejabat pemerintah; dan proses pembagian tanah
harus dilakukan berdasarkan basis individual daripada
basis keluarga. Meski demikian, mereka tetap berpijak
pada posisi umum pada saat itu dengan menerima prin-
sip “tanah bagi yang benar-benar menggarap tanah.” 36
PELAKSANAAN LANDREFORM
Secara umum, program pelaksanaan landreform di Indo-
nesia meliputi ketentuan: a) Larangan menguasai tanah
pertanian yang melampaui batas; b) Larangan pemilikan
tanah absentee; c) Redistribusi tanah-tanah kelebihan
dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena
larangan absentee; d) Pengaturan soal pengembalian dan
penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
e) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah perta-
nian dan; f) Penetapan batas minimum pemilikan tanah
36. Mortimer. Op. Cit., hal. 17
72
