Page 75 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 75
DEMOKRASI TERPIMPIN DAN LANDREFORM
pokok ini adalah non-komunistis, anti kapitalistis,
ialah mengenal pasal 7 dimana diterangkan, bah-
wa pemilikan dan penguasaan tanah jang melam-
paui batas untuk tidak merugikan kepentingan
umum tidak diperkenanakan. Ini dalam pendjelas-
nnja dikatakan groot grondbezit. Pemilikan tanah
besar diperbolehkan… 30
Pernyataan tersebut nampak sebagai usahanya meng-
antisipasi kekhawatiran golongan agama dan nasionalis
terhadap konsekuensi pelaksanaan landreform yang
dipandang lebih menguntungkan kedudukan politik
golongan komunis di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, organisasi petani
Nahdlatul Ulama (PERTANU) menyampaikan tanggapan
yang secara prinsip mendukung rencana kebijakan land-
reform pemerintah. Meski demikian, PERTANU mene-
kankan bahwa dalam pelaksanaanya nanti, landreform
diharapkan tetap menghormati prinsip-prinsip yang
sesuai dengan ajaran Islam:
Bagi Pertanu tiap2 usaha dan ichtiarkan dapat
diterima dengan baik dan dengan sewadjarnja,
asalkan tiap2 usaha dan ichtiar itu tidak melang-
gar pada prinsip2 Islam, jang telah dinjatakan
sebagai Sjari'at Islam…
Sebagaimana telah ternjata, bahwa Undang2
Pokok Agraria jang dibuat sebagai landasan perta-
ma bagi land-reform itu, tidak melanggar pada
prinsip2 Islam bahkan mengindahkan dan meng-
30. Ibid., hal. 11.
69
