Page 79 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

DEMOKRASI TERPIMPIN DAN LANDREFORM

TABEL 5. DAFTAR TANAH YANG TELAH DIBAGIKAN DALAM
LANDREFORM TAHAP PERTAMA DI JAWA & SUNDA KECIL

Kategori Tanah Luas Tanah Jumlah Pemilik Luas tanah Jumlah
Garapan (ha) Tanah dibagikan (ha) Penerima
Tanah Kelebihan 112.524 8.967 65.132 100.477
Tanah Absentee 22.084 18.421 8.610 29.324
Tanah Kerajaan 73.566 73.566 79.850
Tanah Negara 147.344 147.192 383.301
Total 355.518 27.388 294.500 592.958

Sumber: Gerrit Huizer. Basiswerk in de Derde Wereld. Boeren-
bewegingen In Indonesie voor 1965. Den Haag: Sjaloom te Odijk.
1972. hal. 1072.

pertanian dengan disertai larangan melakukan perbuat-
an-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan tanah
menjadi bagian-bagian yang terlalu kecil. 37
Meski keputusan pelaksanaan landreform telah dica-
nangkan oleh pemerintah, namun pelaksanaan riilnya
harus menunggu dua tahun kemudian. Sepanjang 1961,
pemerintah sibuk mengeluarkan rangkaian aturan guna
menjalankan kebijakan landreform, seperti pembentuk-
an panitia landreform yang tersusun berdasarkan hirarki
pemerintahan dari presiden, gubernur, bupati, camat,
sampai lurah. Tetapi, pelaksana sesungguhnya yang ber-
tanggungjawab langsung berada di tingkat kabupaten
dan kotamadya. 38
Dua tahun kemudian, landreform mulai dilaksana-
kan di seluruh Indonesia dalam dua tahap. Tahap perta-
ma berlangsung di Jawa, Madura, Bali dan Nusa Tengga-

37. Lihat Boedi Harsono. Undang-Undang Pokok Agraria: Sejarah, Penyu-
sunan, Isi dan Pelaksanannya. Djakarta: Djambatan, 1968, hal, 241.
38. Utrecht. Op. cit., hal.77.

73