Page 82 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 82
TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH
reform di Indonesia atas undangan Menteri Agraria
Sadjarwo. Dalam laporannya yang diterbitkan tahun
1
1964, ia membahas penyebab kegagalan pelaksanaan
landreform berdasarkan UUPA, yang menurutnya ber-
sumber pada: tingginya batas maksimum pemilikan
tanah dan meluasnya penyelewengan dengan persekong-
kolan para pejabat desa. Persekongkolan ini membuat
luas tanah pertanian yang siap dibagikan menjadi berku-
rang 1 persen dari luas keseluruhan. Golongan petani
kaya dan sedang yang besar jumlahnya di pedesaan bu-
kan saja tidak tersentuh oleh proses ini, bahkan mungkin
dapat menarik keuntungan dari pembagian tanah. Lebih
lanjut Ladejinsky melukiskan:
“Sampai sekarang, Tuan Menteri, maka umum-
nya harus dianggap sebagai tidak memenuhi
tugasnya. Alasannya terletak pada komposisi
panitia yang terdiri dari seorang kepala desa dan
dua wakil golongan tani nasional. Ketiga-tiga-
nya, yang umumnya pemilik tanah, tidak merasa
perlu mewakili kepentingan petani penggarap.
Sedangkan kaum tani sendiri … tidak berperan
serta dalam pelaksanaannya. 2
Terkait pengaturan perjanjian bagi-hasil, undang-
undang telah memutuskan bahwa sistem perjanjian bagi-
hasil harus dibuat secara tertulis antara petani penggarap
1. Landejinsky adalah seorang sarjana asal Amerika yang menjadi penase-
hat ahli proses perombakan tanah di negara-negara Asia seperti Korea
Selatan dan Taiwan.
2. Lihat kutipan dalam Jan Breman. Op.Cit., hal. 195.
76
