Page 77 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

DEMOKRASI TERPIMPIN DAN LANDREFORM

TABEL 3. KATEGORI KEPADATAN PENDUDUK
DAN LUAS PERTANIAN

Kategori Daerah Sawah (ha.) Tegalan (ha.)
1. Tidak Padat 15 20
2. Padat:
a. kurang padat 10 12
b. cukup padat 7,5 9
c. sangat padat 5 6

TABEL 4. KATEGORI TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK
DAN GOLONGAN DAERAH
Kepadatan Penduduk per km 2 Golongan daerah
a. 33 - 50 jiwa Tidak padat
b. 51 - 250 jiwa Kurang padat
c. 251 - 400 jiwa Cukup padat
d. 401 jiwa lebih Sangat padat

Sumber: UUPA dan Landreform R.I. Jajasan Pertanian Nasional, Djakar-
ta, 1961, hal. 54-59.

tanah pertanian. Setiap daerah terkena peraturan terse-
but. Selain ditentukan dari tanah-tanah tuan tanah yang
34
terkena batasan pemilikan maksimum, pemerintah
menetapkan pula bagian dari tanah-tanah bekas erf-
pacth/hak guna usaha yang telah dikuasai oleh negara. 35
Menanggapi ketetapan pemerintah dalam men-
jalankan landreform, PKI melontarkan kritik lunak ter-
hadap kebijakan yang diambil. Dalam perdebatan di DPA,
PKI tetap menghendaki agar undang-undang tersebut

34. Jajasan Pertanian Nasional. UUPA dan Landreform R.I Djakarta, 1961,
hal.73.
35. SK Menteri Pertanian dan Agraria No. 30/Ka/1962.

71