Page 73 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

DEMOKRASI TERPIMPIN DAN LANDREFORM

swapradja, dibatasinja pemilikan dan penguasa-
an tanah bagi apa jang dinamakan “groot grond-
bezitters”, ditjegahnja organisasi2 dan usaha2
perseorangan dalam lapangan agraria jang
bersifat monopolis swasta, ketentuan bahwa tiap2
warganegara Indonesia, baik laki2 maupun wa-
nita mempunjai kesempatan jang sama untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah dan ketentu-
an bahwa setiap orang dan badan hukum jang
mempunjai sesuatu hak atas tanah pertanian
pada azasnja diwadjibkan mengerdjakan atau
mengusahannja sendiri setjara aktif dengan men-
tjegah tjara2 pemerasan, membuktikan bahwa
rancangan undang-undang pokok agraria ini da-
lam batas2 tertentu mempunjai sifat2 jang
demokratis…” 27

Asmoe juga mengemukakan bahwa dalam menentu-
kan undang-undang tersebut, pemerintah harus mem-
perhatikan faktor-faktor seperti kredit bagi kaum tani
dan masalah demokratisasi lembaga desa sebagai pra-
syarat kelancaran pelaksanaan landreform.
Organisasi Persatuan Tani Indonesia (PETANI) yang
berhaluan nasionalis, tidak ketinggalan dalan memberi-
kan dukungannya terhadap pelaksanaan landreform di
Indonesia. Dalam artikel yang ditulis atas nama organi-
sasi tersebut, mereka mengemukakan pendiriannya:

… Manipol dan Djarek setjara tegas memberikan
pertundjukan bahwa penghisapan terhadap kaum

27. Ibid., hal. 1-3.

67