Page 68 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

18
penyakap dan terakhir adalah buruh tani tak bertanah. 19
Pendirian inilah yang menyebabkan PKI menerima
kebijakan landerform pemerintah dalam membangun
perekonomian nasional. Dukungan terhadap upaya refor-
ma agraria itu ditegaskan oleh Ketua BTI Asmoe dalam
artikelnya yang berjudul “Tentang Masalah Landreform”
yang mengkaitkan kebijakan landreform dengan masalah
ekonomi nasional dengan menyatakan :

Penghisapan feodal jang berat itulah jang sumber
utama kemelaratan dan keterbelakangan kaum
tani. Kemelaratan kaum tani jang merupakan
60% sampai 70% dari Rakjat Indonesia, berarti
lemahnja daja beli Rakyat Indonesia. Ini berarti
lemahnja pasar dalam negeri jang telah menye-
babkan industri nasional kita dapat berkembang.
Landerform nasional kita tidak terutama harus
ditudjukan untuk menghapuskan hak-hak luar
biasa atas tanah dan konsesi-konsesi bagi warga
negara asing dan modal asing … Dari tanah-tanah
ini jang berupa sawah danladang dibagikan de-
ngan tjuma-tjuma kepada kaum tani, terutama
kaum tani tak bertambah dan tani miskin. Sedang
jang berupa hutan dan perkebunan-perkebunan
berteknik modern didjadikan milik negara. 20

18. Petani penyakap adalah petani penggarap yang menggarap tanah orang
lain dengan imbalan bagi-hasil.
19. Justus M. van der Kroef. “Penguasaan Tanah dan Struktur sosial di Pede-
saan Jawa,” dalam Sediono M.P. Tjondronegoro & Gunawan Wiradi. Op.
Cit., hal. 162.
20. Suara Tani. Th. XI, No. 3-4, Maret-April 1960, hal. 3.

62