Page 71 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

DEMOKRASI TERPIMPIN DAN LANDREFORM

modernisasi basis agraria di Indonesia.
Sebagaimana diterangkan lebih lanjut oleh Menteri
Sadjarwo, landreform dilandasi pertimbangan-pertim-
bangan pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat
Indonesia seperti bentuk pemilikan tanah yang terlalu
kecil dengan tingkat rata-rata penguasaan dan pemilikan
tanah seluas 0,5 hektar tiap keluarga; perimbangan pemi-
likan yang terlalu tajam antara mayoritas kaum tani de-
ngan petani kaya yang memiliki tanah sampai ratusan
hektar; diferensiasi sosial di antara kaum tani (40 persen
merupakan golongan tani kaya dan tuan tanah sementara
60 persen adalah petani miskin dan buruh tani tak ber-
tanah di pedesaan); fragmentasi dan konsentrasi tanah
dalam sistem tuan tanah; bentuk aktivitas pertanian tra-
disional. Selain bertujuan meredistribusi tanah, reforma
agraria juga bertujuan meningkatkan produksi nasional
dan menghapus sistem tuan tanah berupa pemilikan
tanah partikulir dan penguasaan tanah secara gadai, sewa
dan bagi-hasil. 23
Sedikit berbeda, DPP Barisan Tani Indonesia (BTI)
dalam tanggapan resminya di depan Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) terhadap rencana pe-
rombakan agraria ini memberikan dukungan meskipun
disertai kritik halus yang menyatakan, “…belum jelasnja
kepastian sampai dimana hak milik tanah bagi kaum tani
dan penghisapan feodal akan dibatasi.” Pandangan se-
24
perti ini setidak-tidaknya menyiratkan keraguan terha-
dap kemampuan negara untuk melaksanakan kebijak-
annya, terutama terkait dengan artikulasi kepentingan

23. Uraian Sadjarwo tentang persoalan landreform ini terdapat dalam
tulisannya dalam Penerbitan Khusus No. 96 Departemen Penerangan RI.
24. Suara Tani. No. 10, Th. XI, Oktober 1960, hal. 2.

65