Page 66 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 66

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

              merintah sebelumnya. Strategi ini dilakukan dengan cara
              seperti yang telah dilakukan di berbagai negara berkem-
              bang lainnya melalui proses agraria dan modernisasi per-
              tanian. Lebih lanjut, program tersebut ditujukan untuk
                     14
              mengatasi keterbelakangan industri nasional di Indo-
              nesia yang masih bertumpu pada ekspor tanaman keras
              di pasaran dunia. Dalam kata-kata Menteri Agraria
              Sadjarwo kondisi tersebut digambarkan sebagai:

                    Seperti saja kemukakan dalam pembukaan
                    Seminar ini, kita menudju pembangunan jang
                    seimbang antara industri dan agraria sektor.
                    Djadi tidak lagi berat sebelah. Indonesia jang tjo-
                    raknja merupakan  eenzijdig betul-betul, oleh
                    karena itu tidak ada industri dan dimana kita
                    mempunjai industri …
                       Bahwa Manipol itu dan dengan politik Agraria
                    pemerintah jang djuga ditudjukan untuk me-
                    ngembangkan produksi nasional berupa bahan-
                    bahan perumahan, dengan 2 pokok jaitu Manipol
                    dan penegasannja dan kedua politik agraria
                    Pemerintah jang ditudjukan untuk mengem-
                    bangkan produksi nasional tadi … 15

                  Gagasan membangun perekonomian seperti rumusan
              di atas membawa pada suatu konsepsi lain tentang ken-
              dala-kendala yang menghambat kemajuan ekonomi na-
              sional Indonesia. Terhadap kenyataan tersebut, seruan


              14. Mengenai pelaksanaan kebijakan reformasi agraria dalam konteks
                 membangun struktur perekonomian nasional dapat dilihat dalam kon-
                 teks Dorner. Op. cit., hal 33.-37.
              15. Seminar Landreform. Op. cit., hal. 24.

                                        60
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71