Page 67 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

DEMOKRASI TERPIMPIN DAN LANDREFORM

antiimperialisme yang digembor-gemborkan Presiden
Soekarno dan para pendukungnya menunjukan orientasi
politik yang tegas dalam arah pembangunan yang hendak
dicapai. Selain itu, hambatan kedua dalam strutur masya-
rakat agraris di Indonesia saat itu adalah sifat feodal dan
hak memiliki yang eksploitatif.
Gambaran tentang stuktur feodal atau setengah feo-
dal tersebut sejalan dengan rumusan yang diberikan oleh
ketua PKI D.N. Aidit yang menggambarkan struktur kelas
masyarakat Indonesia sebagai masyarakat semi-feodal
dan semi-kolonial.
Menurut Aidit, feodalisme dalam arti sesungguhnya
memang sudah hilang akibat berkembangnya kapitalisme
dalam perekonomian Indonesia, namun “masih terdapat
sisa-sisanya” yang membelenggu mayoritas kaum tani di
pedesaan seperti hak monopoli tanah, pembayaran sewa
penggarapan dalam bentuk tanaman (bagi-hasil) dan
tenaga kerja serta libatan utang dalam sistem gadai dan
ijon tanah yang merajalela di pedesaan. 16
Tak heran bila usaha mematahkan ekonomi kolonial
yang masih beroperasi di Indonesia itu lantas menjadi
dasar garis perjuangan yang diambil oleh PKI. Dalam
17
analisa PKI, ada lima kelas utama dalam struktur kelas di
pedesaan, yakni: tuan tanah yang menguasai tanah
kurang dari lima sampai sepuluh hektar, petani sedang
yang menguasai tanah seluas kurang dari lima hektar dan
mengerjakan tanahnya sendiri, petani miskin yang luas
tanahnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga
mereka terpaksa bekerja sebagai buruh tani dan

16. Hindley. Op. cit., hal. 33.
17. Ibid., hal. 32.

61