Page 69 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 69
DEMOKRASI TERPIMPIN DAN LANDREFORM
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN
LANDERFORM
Bukanlah suatu kebetulan bila usaha melaksanakan pe-
rombakan agraria memasuki dekade 1960-an bertepatan
waktunya dengan perubahan orientasi politik negara da-
lam mendorong aktivitas ekonomi melalui proses indus-
trialisasi. Lembaran baru tentang pemecahan masalah
agraria di Indonesia untuk pertama kalinya diungkapkan
dalam pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959.
Selain menjadi awal bagi berdirinya struktur kekuasaan
baru di bawah sistem Demokrasi Terpimpin, dalam pida-
to tersebut ditegaskan pula bagaimana langkah yang ha-
rus diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masa-
lah agraria di Indonesia.
Dalam pidato itu —yang kemudian menjadi dasar
pembahasan kebijakan landerform oleh Dewan Pertim-
bangan Agung (DPA) tanggal 13 Januari 1960—Soekarno
menyatakan bagaimana seharusnya kebijakan terhadap
persoalan agraria di Indonesia:
Demikian pula persoalan tanah. Kita mewarisi
dari zaman Belanda beberapa hal jang harus kita
brantas (sic!). Antara lain apa jang dinamakan
“hak eigendom” diatas sesuatu bidang tanah.
Mulai sekarang kita tjoret sama sekali “hak eigen-
dom” tanah dari hukum pertahanan Indonesia… 21
21. Ir. Soekarno. Penemuan Kembali Revolusi Kita. Departemen Penerangan
RI. Hal. 34.
63
