Page 62 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

pakan hambatan bagi jalan mereka menuju kekuasaan.
Namun toh Demokrasi Terpimpin harus mereka terima
sebagai satu-satunya jalan keluar bagi pemerintahan pu-
sat dari tekanan pemberontakan daerah yang dipelopori
oleh PRRI-Permesta di Sumatera dan Sulawesi DI/TII di
Jawa Barat. Selain itu, tuntutan untuk mempertahankan
7
ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dari usaha
kelompok Islam untuk menggantinya menjadi Negara
Islam dalam sidang Konstituante menyebabkan mereka
dapat menerima keputusan presiden pada saat itu. 8
Berbeda dengan PKI, bagi kekuatan militer khusus-
nya Angkatan Darat, peralihan menuju sistem Demokrasi
Terpimpin secara tidak langsung memberikan kesem-
patan bagi mereka untuk memasuki arena ekonomi dan
politik di tingkat nasional. Melalui perwakilan golongan
fungsional, kalangan militer mendapatkan kesempatan
banyak dalam menentukan arah kebijakan negara. Selain
9
itu, seiring dengan membesarnya pengaruh politik, sela-
ma periode Demokrasi Terpimpin ini pula banyak perwi-
ra militer terlibat dalam manajemen sumber daya ekono-
mi Negara dalam industri dan perkebunan setelah pro-
gram nasionalisasi. Dengan memberikan dukungan ter-
hadap pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin, kesem-
patan kalangan militer untuk menguasai sumber daya
ekonomi akan tetap tersedia. 10

7. Lihat Herbet Feith & Daniel S. Lev. “The End of Indonesia Rebellion,”
dalam Pacific Affairs. Vol. XXXVI, No. 1, Spring 1963, hal. 32-45.
8. Rex Mortimer. Indonesian Communism Under Soekarno, Ideology and
Politics, 1959 - 1965. Ithaca : Cornell Univercity Press, 1974, hal. 79 -
102.
9. Ulf Sundhowhaussen. Politik Militer Indonesia, 1945-1967. Jakarta :
LP3ES, 1982, hal 210-240.
10. Uraian tentang pengalihan manajemen perkebunan asing oleh perwira-

56