Page 57 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

PEMERINTAHAN REPUBLIK DAN MASALAH AGRARIA

Ketika kabinet Soekiman mengumumkan program
pemerintah di depan rapat Dewan Perwakilan Rakyat
tanggal 28 Mei 1951, prinsip dasar yang dikemukakan Dr.
Soekiman dalam kesempatan itu adalah memperbaharui
hukum agraria kolonial berdasarkan Agrarische Wet
tahun 1870. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Soeki-
man menyatakan pemerintah akan membentuk undang-
undang pokok hukum tanah yang menjadi dasar pem-
baruan peraturan agraria kolonial.
Lebih rinci lagi, yang disinggung dalam kesempatan
tersebut adalah masalah hak tanah seperti hak eigendom,
postal, erfpacht, penghapusan lembaga kleinlandbouw-
parceel dan pembelian kembali tanah partikulir oleh pe-
merintah. Mengenai perusahaan perkebunan besar, pe-
merintah berusaha membentuk hukum tanah yang me-
mungkinkan pembatalan hak tanah perkebunan, dengan
patokan perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat
yang ditentukan oleh pemerintah. Tanah yang dibatalkan
haknya tersebut akan dibagikan kepada petani. 10
Meskipun demikian, sepanjang periode kekuasaan
kabinet parlemen, usaha merancang suatu hukum agraria
nasional tidaklah berjalan dengan mulus. Pertentangan
politik antar berbagai golongan menyebabkan sulitnya
diambil suatu langkah pasti yang dapat mengatur tatanan
agraria. Hal ini masih ditambah oleh ketidaktegasan pe-
merintah karena diikat oleh butir-butir perjanjian KMB.
Dalam konteks kebijakan KMB, pemerintah wajib melin-
dungi usaha-usaha perkebunan Belanda yang beroperasi
di Indonesia dengan timbal baliknya berupa tiga pokok
kebijakan, yaitu jaminan upah riil yang baik, keikutser-

10. Ibid., hal. 4186-4187.

51