Page 56 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 56
TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH
kan tanpa suatu ketegasan tentang tujuan yang hendak
dicapai serta mekanisme perombakan tersebut. Inilah
karakteristik umum pemerintahan kabinet parlementer
dalam kebijakannya terkait masalah agraria. Tekanannya
lebih ditujukan pada soal kebijakan hukum negara dalam
mengatur tatanan agraria yang ada.
Desakan agar pemerintah segera menuntaskan masa-
lah agraria tercermin dari pidato parlemen yang diucap-
kan oleh Mr. Soenario sebagai wakil PNI:
Oleh karena rakjat kiata masih rakjat agraris,
maka hak-hak tanah itu kita harus tindjau se-
dalam-dalamnja … sebenarnja hak-hak tanah itu
adalah soal-soal jang pokok, akan tetapi tidak di-
djelaskan, oleh karena sampai sekarang ini,
belum ada tindakan-tindakan jang tegas dari Pe-
merintah, sebagaimana halnja dengan agrarische
wetgeving dari Pemerintah, seabagaiman halnja
dengan agrarische, hingga atas domeinstelsel itu
diberikan tanah dengan erfpacht, hal mana masih
memberikan konsesi sebanjak-banjaknya kepada
aliran-aliran kapitalisme… 9
Meski demikian, gagasan tentang bagaimana perom-
bakan harus dilakukan pada dasarnya belum terdefinisi-
kan dengan jelas. Baik para wakil partai di parlemen mau-
pun pemerintah sendiri hanya memberikan suatu garis
besar keinginan melakukan pembaharuan hukum di
bidang agraria.
9. Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia. Risalah Perundingan
1951. Djilid X. Jakarta. Hal. 40-51.
50
