Page 60 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 60
TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH
Program pertama kabinet di bawah Demokrasi Ter-
pimpin segera diumumkan oleh Presiden Soekarno tang-
gal 17 Agustus 1959 dalam pidato kemerdekaan berjudul
“Penemuan Kembali Revolusi Kita.” Oleh kabinet yang
baru terbentuk, program tersebut dirumuskan sebagai
Manifesto Politik yang menjadi dasar ideologi kekuasaan
pemerintahan Demokrasi Terpimpin.
Perumusan Manifesto Politik sebagai dasar ideologi
Negara oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) mene-
gaskan bahwa revolusi Indonesia adalah “Revoulusi
Nasional menentang imperalisme dan kolonialisme.” 2
Di bidang ekonomi, yang dirumuskan dalam istilah
Ekonomi Terpimpin, pemerintah menetapkan kebijakan
ekonominya dengan menegaskan pengawasan dan pe-
nguasaan oleh Negara alat-alat produksi dan alat-alat dis-
tribusi yang diarahkan sesuai pasal 33 Undang Undang
Dasar 1945. Meski demikan, pemerintah tetap menyedia-
kan tempat bagi “modal dan tenaga progresif dalam
pembangunan ekonomi yang dapat disalurkan pada pem-
bangunan perindustrian.”
Di lapangan agraria, pemerintah bermaksud meng-
hapuskan “hak eigendom” tanah dari hukum pertahanan
Indonesia dan hanya mengakui hak tanah bagi orang In-
donesia. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah
3
membentuk beberapa lembaga baru yang menjadi dasar
untuk menjalankan semua kebijakannya, yakni Dewan
Guided Democracy.” Dalam Mc.Vey (ed.). Indonesia. New Haven: HRAF
Press, 1963, hal. 309 - 409.
2. Dewan Pertimbangan Agung tentang Perintjian Manifesto Politik
Republik Indonesia 17 Agustus 1959. Djakarta: Tanpa penerbit, 1959,
hal. 12.
3. Ibid., hal. 16.
54
