Page 55 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 55
PEMERINTAHAN REPUBLIK DAN MASALAH AGRARIA
tanggal 13 November 1947, Dewan Perwakilan Rakyat
Surakarta mengumumkan pembekuan hak konversi.
Pembentukan Panitia Tanah Konversi dan dukungan
penghapuasan hak-hak konversi menyebabkan pada
tahun 1948 parlemen mengakhiri hak konversi berdasar-
kan Undang-undang No. 13 Tahun 1948. 7
Tanggal 21 Mei 1948, Presiden Soekarno membentuk
Panitia Agraria Yogyakarta yang bertugas merumuskan
permasalahan agraria saat itu dan memberikan saran-
saran bagi parlemen dalam menyusun undang-undang
Agraria di Indonesia. Panitia tersebut pada bulan Juli
1948 memberi masukan pada pemerintah dengan saran-
saran agar pemerintah segera menghapuskan perbedaan
hukum agraria dalam sistem hukum agraria kolonial,
redistribusi tanah kepada kaum tani, penghapusan perke-
bunan swasta, peraturan tentang persewaan tanah [sis-
tem bagi-hasil] dll. Pada intinya, saran-saran panitia ter-
8
sebut memberikan kekuasaan dan wewenang kepada
negara dalam menata struktur agraria.
Pengakuan secara yuridis kedaulatan Indonesia oleh
Belanda sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) Desember
1949 memberikan kesempatan penuh bagi para politisi
untuk segera menyusun struktur politik negara baru den-
gan pembentukan kabinet parlementer. Sehubungan
dengan masalah agraria, pemerintah kabinet parlementer
memulai suatu rancangan peraturan yang akan mengatur
masalah-masalah agraria. Namun demikian, usaha pe-
merintahan kabinet parlementer untuk melakukan pe-
rombakan terhadap hukum agraria kolonial ini dijalan-
7. Ibid., hal 44-45.
8. Ibid., hal 46-47.
49
