Page 76 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 76
TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH
hormat pada prinsip2 Islam itu, maka Pertanu de-
ngan sendirinja dapat menjatakan penerimaan
dengan baik dan dengan sewadjarnja kepada land-
reform, jang berlandaskan atas Undang2 Pokok
Agraria itu. 31
Selain itu, pandangan yang dianggap dapat mewakili
golongan Islam juga terbit dalam satu artikel di harian
Abadi 32 yang menyarankan pentingnya aspek pemba-
ngunan infrastruktur di wilayah pedesaan seperti pem-
bentukan koperasi dan bank desa. 33 Di kemudian hari,
pandangan seperti ini tetap menjadi dasar pegangan
wakil golongan Islam terhadap pelaksanaan landreform.
Sikap inilah yang mewarnai aktivitas golongan Islam da-
lam menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang timbul
dari pelaksanaan landreform.
Tanggal 24 September 1960 UUPA No. 5/1960 di-
tetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan undang-undang
tersebut, landreform dilaksanakan berdasarkan batas
maksimum dan minimum pemilikan tanah. Keputusan
tentang batas luas pemilikan tersebut ditentukan berda-
sarkan Perpu No. 56/1960 seperti yang terlihat dalam
tabel 3 dan tabel 4.
Lebih lanjut, pada tanggal 31 Desember 1960 dike-
luarkan pula aturan yang merinci luas setiap lahan di tiap
daerah tingkat II berdasarkan keputusan Menteri Agraria
No. Sk. 978/Ka/1960 tentang penegasan luas maksimum
31. Ibid., hal. 152.
32. Harian ini dianggap organ Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indo-
nesia) yang kemudian dibubarkan oleh Soekarno atas tuduhan keterli-
batan dalam pemberontakan PRII/Permesta.
33. Abadi 20 September 1969.
70
