Page 86 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

kenaikan tingkat upah buruh tani. Laporan tersebut me-
nyebutkan bahwa sekitar 396 perjanjian bagi-hasil ditan-
datangani di delapan wilayah kecamatan sedangkan 823
upah buruh tani naik di lima wilayah kecamatan. Upah
mencangkul yang sebelumnya Rp7,50 kini dihargai Rp10.
Upah membajak sawah yang sebelumnya Rp15 menjadi
Rp25. Perbandingan upah bawon yang semula ditentu-
kan berdasarkan 8:1 ditingkatkan menjadi 6:1 serta upah
tandur dari Rp2,50 menjadi Rp3,50. 7
Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan sistem
perjanjian bagi-hasil yang baru ini memang tidak berjalan
seperti yang ditentukan pemerintah pusat. Hingga Januari
1961, tepat setahun UU No. 2/1960 diberlakukan, baru 20
persen dari 259 pemerintahan tingkat II yang telah mene-
8
tapkan imbangan bagi-hasil yang baru. Jumlah terebut
masing-masing menunjukan bahwa baru sekitar 8 daerah
Swatantra di Jawa Barat, 11 wilayah Swatantra di Jawa
Tengah dan 6 daerah Swatantra di Jawa Timur yang me-
netapkan imbangan perjanjian bagi-hasil yang baru.
Kelambanan pelaksanaan perjanjian bagi-hasil yang
baru di daerah-daerah memang disebabkan oleh lamban-
nya pejabat pemerintah tingkat II. Hal ini menyebabkan
Menteri Agraria segera mengeluarkan instruksi khusus
untuk menangani masalah tersebut. Tanggal 14 Juni
1962, Menteri Agraria Sadjarwo memerintahkan para
bupati dan walikota untuk segera menuntaskan pelak-
sanaan UUPBH di seluruh Indonesia. Dengan nada yang
menyayangkan, Menteri memberikan batasan waktu
akhir pelaksanaan undang-undang tersebut hanya dalam

7. Suara Tani. No. 7, Th. XII, Djuli 1961, hal. 1.
8. Suara Tani. No. 2, Th. XII, Februari 1961, hal. 1.

80