Page 91 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 91
GEJOLAK PEDESAAN DAN RADIKALISASI PETANI
TUNTUTAN DAN TINDAKAN TERHADAP KEMACETAN
LANDREFORM
Dalam sidang pleno CC PKI Desember 1963, D.N. Aidit
menegaskan bahwa dari sekitar 1.000.000 hektar tanah
lebih, baru terdaftar sekitar 200.000 hektar. Dari jumlah
tanah terdaftar, baru sekitar 9 persen (18.000 ha.) yang
telah dibagikan kepada kaum tani. Pada sidang tersebut
dinyatakan pula bahwa akibat kesulitan ekonomi negara
pada saat itu, penyitaan tanah-tanah milik tuan tanah
tidak perlu dengan ganti rugi. Selain itu, ditegaskan pula
tuntutan nasakomisasi Panitia Landreform, retooling se-
mua pejabat negara yang menghambat pelaksanaan land-
reform, pembentukan pengadilan landreform dan me-
nyarankan agar kaum tani lebih mengambil inisiatif
sendiri dalam melaksanakan landreform di daerah. 15
Di tingkat nasional, kebijakan landreform yang dite-
tapkan oleh pemerintah melalui pelaksanaan UUPA ha-
rus berbenturan dengan kenyataan yang ada di masing-
masing daerah tempat landreform dijalankan. Pada bab
sebelumnya telah diuraikan bagaimana kendala tersebut
terjadi oleh para aparat lokal seperti bupati, camat, dan
lurah dalam struktur panitia landreform. 16
Pelaksanaan yang terus berlarut-larut dan kecurang-
an-kecurangan yang terjadi di lapangan menyebabkan
organisasi massa radikal seperti BTI dan PKI segera me-
ngambil inisiatif pelaksanaan landreform di daerah. Di
15. Ibid., hal. 200.
16. Lihat Jajasan Pertanian Nasional. Agraria Dan Landreform R.I. Djakarta,
1961, hal. 88-95.
85
