Page 92 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

Jawa Timur, Dewan Pimpinan Daerah BTI mulai mende-
sak pemerintah untuk segera membentuk pengadilan
landreform guna mengatasi konflik-konflik yang timbul
serta kecurangan yang terjadi dalam proses pendaftaran
dan pembagian tanah. Mereka juga menuntut agar peja-
bat-pejabat yang terbukti curang dalam melaksanakan
kebijakan landreform dicopot dan agar tanah-tanah yang
telah digarap sejak lama oleh kaum tani segera disahkan
menjadi hak milik petani. 17
Tekanan agar landreform segera dijalankan dengan
konsekuen terus meningkat. Pada umumnya tekanan ini
dipelopori oleh BTI yang semakin mendapat dukungan
dan simpati kaum tani di pedesaan. Pada Agustus 1964 di
Wonogiri, BTI mengadakan rapat umum yang dihadiri
sekitar 30.000 orang yang membahas persoalan macet-
nya pelaksanaan landreform. Dalam rapat tersebut,
dikeluarkan resolusi yang mendesak pemerintah mem-
bentuk pengadilan landreform dan menempatkan wakil-
wakil kaum tani pendukung Nasakom serta melakukan
tindakan tegas terhadap tuan tanah dan pejabat daerah
yang memanipulasi pelaksanaan landreform. 18
Dorongan pelaksanaan landreform bukan hanya di-
pelopori oleh organisasi tani semata. Usaha BTI mempo-
pulerkan pelaksanaan landreform di daerah-daerah ber-
hasil mendapatkan tanggapan kaum tani di pedesaan.
Hal ini terbukti dari aktivitas kaum tani yang cukup
radikal dalam menuntut pejabat-pejabat setempat untuk
melaksanakan pembagian tanah dan segera menetapkan
sistem perjanjian bagi-hasil yang baru. Di desa Cikembar

17. Suara Tani. No. 7-8, Th. XV, Agustus 1964, hal. 6.
18. Ibid., hal. 8.

86