Page 97 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

GEJOLAK PEDESAAN DAN RADIKALISASI PETANI

desa ini, kaum tani menggelar aksi menggugat keduduk-
an tanah wakaf milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluas-
an Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPWPMG) seluas
163,879 hektar yang sebelumnya milik H. Anwar Shodiq,
seorang pemilik tanah luas di desa tersebut. Ia mem-
pekerjakan sekitar 40 kepala keluarga di atas tanah seluas
27
2,511 hektar. Tanggal 9 Desember 1960, atau setelah tiga
bulan UUPA diberlakukan dan pemerintah merencana-
kan penetapan batas pemilikan batas pemilikan tanah
maksimum, H. Anwar Shodiq mewakafkan tanah milik-
nya seluas 163,376 hektar tanah di desa Dadung Sambire-
jo dan 24,926 hektar tanah di desa Mantingan kepada
Yayasan Pondok Pesantren Modern Gontor.
Setelah selesainya perjanjian bagi-hasil pada bulan
September 1963 antara petani penggarap dan pemilik
tanah, maka kaum tani mulai melakukan aksinya dengan
membawa pulang semua hasil garapan. Sampai dengan
musim tanam 1963-1964, tindakan tersebut terus dija-
lankan tanpa sepengetahuan yayasan. Berulangkali per-
selisihan tersebut dibawa ke dalam sidang Panitia Land-
reform Kecamatan. Namun hasil sidang yang selalu ber-
ubah-ubah membuat kedua belah pihak yang bersengketa
sulit didamaikan. Petani penggarap tetap menolak untuk
menyerahkan hasil garapannya karena keputusan yang
diambil panitia tanggal 20 April 1964 tidak melibatkan
persetujuan petani penggarap. Pada akhirnya, atas inisia-
tif Abdullah Mustaqim, dikumpulkanlah sekitar 100 orang
pemuda Islam untuk menuntaskan masalah itu. Dalam
rapat yang tegang tanggal 1 Mei 1965, Abdullah Mustaqim

nya aksi sepihak didasarkan pada karya ini.
27. Ibid., hal.250-288.

91