Page 99 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

GEJOLAK PEDESAAN DAN RADIKALISASI PETANI

sejak 12 Agustus 1960. Menurut BTI, jika pernyataan
Kuwo tersebut benar, tentu tanah itu oleh Panitia Land-
reform Tk. II tidak didaftar sebagai tanah kelebihan, te-
tapi kenyataannya tanah tersebut telah didaftarkan seba-
gai tanah kelebihan. BTI mengatakan bahwa tindakan
Kuwo ini sangat menggelisahkan, dan jika dibiarkan, se-
mua tanah kelebihan akan digelapkan.
Pada 14 April 1965, kaum tani mendesak Panitia
Landreform agar segera menguasai tanah-tanah lebih itu
dan memberikan surat hak garap kepada kaum tani peng-
garap, yang wajib membayar sewa kepada negara lewat
Panitia Landreform dan bukan kepada tuan tanah sesuai
dengan PP No. 224/1961. Meski demikian, DPP BTI me-
laporkan bahwa pada tanggal 22 April 1965 jam 23.00,
pemilik tanah mengirimkan serombongan “teroris” dan
menyerang kaum tani yang sedang menjaga tambak gara-
pannya dengan alat-alat pemukul. Kaum tani berhasil
meringkus 2 orang dari gerombolan teroris tersebut dan
BTI melaporkan bahwa mereka adalah bekas tentara
Darul Islam (DI) yang sudah dikenal oleh kaum tani.
Selain itu, DPP BTI mengatakan bahwa mereka mengaku
diupah oleh tuan tanah HA masing-masing Rp. 4.000,-
dan 4 gedeng padi, untuk meneror kaum tani. Setelah tin-
dakan pertama gagal, maka pada malam itu juga gerom-
bolan yang lebih besar, menyerbu rumah-rumah kaum
tani, merusak barang-barang, membacok dan mengania-
ya siapa saja yang dijumpainya. 29
Meski demikian, pada bulan Juni 1965, dalam rapat
akbar NU di desa Kalirahayu kecamatan Losari, pernyata-
an BTI dibantah oleh ketua PBNU K.H. Masjkur. Menu-

29. Duta Masjarakat. 19 Mei 1965.

93