Page 102 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

untuk menahan diri dari tindakan yang merugikan setiap
pihak dalam pelaksanaan landreform. Kesepakatan ini
kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Bogor.
Pada 20 Januari 1965, Presiden Soekarno dalam si-
dang DPA membentuk sebuah Panitia Perumus yang ber-
tugas merumuskan pokok pembicaraan oleh 20 orang
anggota DPA mengenai persoalan pelaksanaan land-
reform. Panitia tersebut diketuai oleh Dr. A.M.
Tambunan SH., sedang anggotanya terdiri dari Munir,
Bambang Murtijoso, Mayor Jenderal KKO Suhadi, Asmu,
K.H. Farid Ma'ruf, Tjilik Riwut, dan K.H. Idham Chalid. 35
Dalam sidang DPA tersebut, akhirnya ditetapkan suatu
perumusan dan pertimbangan mengenai pelaksanaan
landreform tanpa menimbulkan kekerasan. 36
Tapi lagi-lagi, rumusan konkret dari sidang tersebut
baru dapat dijalankan empat bulan kemudian dengan ter-
bentuknya lembaga pengadilan landreform. Pada tanggal
24 Mei 1965 pemerintah melalui Menteri Koordinator
Hukum dan Dalam Negeri merangkap ketua Mahkamah
Agung Wirjono Pradjodiko melantik para hakim anggota
Pengadilan Landreform Pusat. Dalam kesempatan terse-
but, pemerintah berharap bahwa dengan pelantikan ini,
maka telah dianggap cukup usaha sementara Pengadilan
Landreform Pusat dan daerah yang semuanya meliput 18
Pengadilan Landreform. Dalam kesempatan tersebut,
ketua Mahkamah Agung melantik para hakim yang ma-
sing-masing terdiri dari Abdulrachman SH sebagai ketua
sidang Majelis Pengadilan Landreform Pusat/Kepala
Pengadilan Landreform Pusat; Soerjadi SH sebagai ketua

35. Duta Masjarakat. 21 Januari 1965.
36. Duta Masjarakat. 23 Januari 1965.

96