Page 84 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

kan mereka mampu menarik dukungan yang lebih besar
dari kaum tani di pedesaan melalui pelaksanaan land-
reform. Kader-kader BTI dengan giat menggelar cera-
mah-ceramah yang diikuti anggotanya di tiap daerah, dan
membahas masalah-masalah yang tercantum dalam
undang-undang tersebut serta kemungkinan-kemungkin-
an yang dapat dilakukan oleh kaum tani. Sejak perte-
ngahan Agustus 1960 misalnya, BTI mempopulerkan
pelaksanaan UU Bagi-Hasil dengan melakukan ceramah
keliling di setiap desa di wilayah Jember. Selain itu, te-
kanan BTI juga dilakukan dengan mendesak para bupati
dan walikota sebagai pejabat berwenang untuk segera
menentukan jumlah perimbangan perjanjian bagi-hasil.
Sebenarnya, peningkatan aktivitas desakan BTI kepa-
da pemerintah daerah ini telah dirasa sejak Juli 1960.
Tanggal 23 Juli, di Bogor diberitakan bahwa serombong-
an delegasi yang terdiri dari 15 organisasi pimpinan BTI
beserta sejumlah massa petani berkumpul di halaman
kantor bupati mendesak segera ditentukannya imbangan
baru dalam pelaksanaan sistem bagi-hasil. Dalam aksi
tersebut, tiga orang kader BTI ditahan oleh aparat kepo-
lisian selama 13 hari dengan tuduhan telah mengadakan
dan memimpin demonstrasi terhadap pemerintah. 5
Desakan BTI ini tampaknya berjalan serentak di setiap
daerah yang mempunyai cabang organisasi itu. Seperti di-
laporkan oleh pimpinan pusat BTI, aksi mendesak pelak-
sanaan perjanjian bagi-hasil telah berlangsung di Bojo-
negoro, Balen, Losarang, Wonogiri, Banyuwangi, Jepara,
Blora, Kendal, Kudus, Demak, Tegal, Pemalang, Peka-
longan, Brebes, Purwodadi, Semarang, Sragen, Magelang,

5. Suara Tani. No. 8, Th. XI, Agustus 1960, hal.3.

78