Page 257 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAB IV.

BARANG MILIK NEGARA

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) merupakan pilar
fundamental dalam tata kelola keuangan publik yang paradigmatis, di
mana aset negara tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pelayanan
administratif, melainkan juga sebagai modal strategis pembangunan.
Secara konseptual, pengelolaan aset publik merupakan bagian integral
dari public financial management cycle yang mencakup perencanaan,
penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, dan pengawasan aset untuk
mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (Schick,
1998; Allen & Tommasi, 2001). Dalam perspektif teori public asset
management, aset negara dipandang sebagai sumber daya ekonomi
yang memiliki nilai strategis bagi peningkatan produktivitas sektor
publik, penguatan kapasitas fiskal, dan penciptaan nilai tambah
sosial-ekonomi (Common et al., 1992). Pendekatan ini menekankan
pentingnya tata kelola aset yang berbasis nilai (value-based asset
management), di mana setiap aset harus dikelola secara efisien,
transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Lebih
lanjut, pengelolaan BMN/D juga terkait erat dengan prinsip asset
lifecycle management, yaitu manajemen aset dari tahap perolehan
hingga penghapusan, yang menuntut integrasi antara kebijakan
pengadaan, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan aset
(Amadi-Echendu et al., 2010; ISO 55000, 2014). Dengan demikian,
pengelolaan BMN/D tidak hanya berorientasi pada administrasi