Page 258 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN III 237
Pelaksanaan

kepemilikan, tetapi juga pada strategi pengelolaan nilai aset untuk
mendukung keberlanjutan fiskal dan efektivitas pelayanan publik.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pelaksana
ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, mendefinisikan BMN/D sebagai
seluruh barang yang diperoleh melalui mekanisme APBN/APBD
atau perolehan sah lainnya (Pasal 2), dengan penekanan pada prinsip
fungsionalitas, kepastian hukum, dan efisiensi (Pasal 3). Konstruksi
hukum ini bersifat teleologis, bertujuan mendekonstruksi praktik
pengelolaan aset yang fragmentatif menjadi suatu sistem terpadu
berbasis siklus logistik—mulai dari perencanaan, akuisisi, utilisasi,
hingga divestasi.
Dalam perspektif manajemen keuangan publik, pengaturan
BMN/D merefleksikan dialektika antara asas legalitas dan value
for money, di mana akuntabilitas pengelolaan aset tidak hanya
diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari kemampuan
menciptakan ekuitas publik melalui pemanfaatan optimal. Misalnya,
ketentuan mengenai Kerja Sama Pemanfaatan (Pasal 31–33) dan
Bangun Guna Serah (Pasal 34–37) menunjukkan pergeseran
paradigma dari pendekatan cost center menuju profit center, tanpa
mengabaikan mandat konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945.
Tantangan kontemporer seperti asymmetry of information, moral
hazard, dan underutilization of assets menjadi latar belakang
rasionalitas kebijakan ini, sekaligus menegaskan urgensi integrasi
antara perencanaan fiskal dan manajemen aset dalam kerangka
APBN/APBD yang berkelanjutan.

Bab ini akan menganalisis konstruksi hukum dan praktik
pengelolaan BMN/D secara komprehensif, dengan pendekatan
multidisiplin yang mengaitkan norma hukum administrasi, prinsip
akuntansi sektor publik, dan teori kebijakan publik. Fokus analisis
tidak hanya pada aspek legal drafting, tetapi juga pada implikasi
operasional dan dampaknya terhadap efektivitas fiskal negara.