Page 263 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

242 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

dan dampak sosial, yang melampaui sekadar pertimbangan harga
termurah semata. Pendekatan ini merefleksikan evolusi pemikiran
dalam manajemen pengadaan publik dari paradigma cost-based
menuju value-based procurement.

Ketiga, Penggunaan Dan Pemanfaatan
Fase penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah
(BMN/D) merupakan tahapan kritis dalam siklus pengelolaan aset
publik, di mana aset tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung
operasional pemerintahan, tetapi juga ditransformasikan menjadi
instrumen strategis penciptaan nilai tambah. Secara konseptual,
fase ini dibagi menjadi dua dimensi yang saling terkait: penggunaan
operasional oleh instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan
fungsinya, serta pemanfaatan ekstraktif untuk mengoptimalkan
potensi ekonomi aset tanpa mengubah status kepemilikannya. Dalam
dimensi pertama, BMN/D dimanfaatkan secara langsung untuk
menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, seperti penggunaan
gedung perkantoran untuk aktivitas administratif atau mobil
dinas untuk operasional lapangan. Prinsip fungsionalitas menjadi
panduan utama, di mana setiap aset harus dialokasikan sesuai
dengan kebutuhan riil dan prioritas program kerja instansi, dengan
menghindari praktik idle asset atau underutilization yang dapat
menimbulkan inefisiensi fiskal.
Pada dimensi kedua, pemanfaatan BMN/D dikembangkan melalui
berbagai skema yang bersifat komersial namun tetap berorientasi
pada kepentingan publik. Skema Sewa memungkinkan pemanfaatan
aset negara oleh pihak ketiga dengan imbalan pembayaran yang
wajib disetorkan ke Kas Umum Negara/Daerah, sementara skema
Pinjam Pakai diterapkan untuk kerja sama antarinstansi pemerintah
atau dengan pemerintah daerah tanpa melibatkan transaksi
komersial. Skema yang lebih kompleks seperti Bangun Guna Serah
(BGS) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dirancang untuk proyek-
proyek strategis, di mana pihak ketiga diberi hak membangun
dan mengoperasikan aset pada lahan milik negara selama periode