Page 267 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

246 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

diperbaiki lagi (beyond economic repair), aset yang secara teknologi
sudah usang dan tidak lagi mendukung operasional modern, serta
aset yang nilai pemeliharaannya melebihi manfaat ekonomis yang
bisa dihasilkan. Sebelum dilakukan penghapusan, wajib dilakukan
serangkaian pemeriksaan mendalam oleh tim ahli yang independen,
termasuk verifikasi kondisi fisik, analisis nilai sisa, dan evaluasi
terhadap segala upaya revitalisasi yang mungkin dilakukan. Prosedur
ini juga mensyaratkan adanya audit dari aparat pengawasan intern
pemerintah untuk memastikan tidak ada unsur kelalaian atau
penyalahgunaan yang menyebabkan aset harus dihapuskan. Seluruh
dokumen pendukung, termasuk berita acara pemeriksaan, laporan
keuangan, dan rekomendasi teknis, harus lengkap sebagai dasar
pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
nilai dan klasifikasi aset.
Implikasi hukum dan administratif dari penghapusan BMN/D
memerlukan pertimbangan yang cermat, terutama dalam hal
pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk aset yang masih
memiliki nilai sisa, proses penghapusan harus diikuti dengan
pemusnahan fisik atau alih status secara resmi untuk mencegah
penyalahgunaan. Pemusnahan aset tertentu seperti dokumen
negara atau barang yang mengandung unsur keamanan harus
mengikuti protokol khusus dengan melibatkan instansi terkait dan
disaksikan oleh panitia yang ditunjuk. Sementara untuk aset yang
memungkinkan, dapat dilakukan pemanfaatan akhir melalui program
sosial seperti donasi untuk pendidikan atau pelatihan, dengan tetap
memperhatikan aspek akuntabilitas dan ketentuan perpajakan
yang berlaku. Proses penghapusan juga harus mempertimbangkan
dampak lingkungan, terutama untuk aset yang mengandung bahan
berbahaya, sehingga diperlukan metode pembuangan atau daur
ulang yang sesuai dengan standar keberlanjutan. Secara filosofis,
penghapusan BMN/D bukan sekadar aktivitas administratif untuk
membersihkan neraca, melainkan bagian dari siklus manajemen aset
strategis yang bertujuan menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan
kekayaan negara, sekaligus mencerminkan prinsip good governance
dalam setiap tahapannya.