Page 271 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

250 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Pada tataran implementasi teknis, struktur kelembagaan
ini diperkuat oleh adanya jabatan Kuasa Pengguna Barang yang
umumnya dijabat oleh kepala satuan kerja pada tingkat eselon II atau
III di lingkungan kementerian/lembaga. Pembagian kewenangan
yang hirarkis ini menciptakan suatu sistem pengelolaan berjenjang
dimana keputusan strategis berada di tingkat pusat, sementara
operasionalisasi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap satuan
kerja. Mekanisme ini didesain untuk memadukan prinsip sentralisasi
kebijakan dengan desentralisasi pelaksanaan, memastikan adanya
keseragaman standar pengelolaan namun tetap fleksibel terhadap
karakteristik teknis masing-masing sektor. Dalam konteks tertentu,
kewenangan penetapan status penggunaan aset tertentu dapat
didelegasikan kepada Pengguna Barang untuk meningkatkan efisiensi
administratif, namun dengan tetap mempertahankan mekanisme
pengendalian dari tingkat pusat.
Untuk Barang Milik Daerah, struktur kelembagaan mengikuti pola
yang paralel namun dengan penyesuaian konteks lokal. Gubernur/
Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD
bertindak sebagai otoritas tertinggi yang menetapkan kebijakan
dasar, sementara Sekretaris Daerah berperan sebagai Pengelola
Barang yang melaksanakan fungsi operasional sehari-hari. Pembagian
peran ini mencerminkan prinsip pemisahan antara fungsi perumusan
kebijakan dan pelaksanaan teknis, sekaligus menegaskan posisi
pemerintah daerah sebagai entitas otonom dalam mengelola asetnya.
Namun demikian, kerangka regulasi tetap menetapkan rambu-rambu
nasional untuk memastikan adanya harmonisasi standar pengelolaan
aset antara pusat dan daerah, terutama untuk aset-aset strategis yang
memiliki dampak sistemik.
Interaksi antar lembaga dalam struktur pengelolaan BMN/D
ini tidak bersifat linear melainkan membentuk jaringan kolaborasi
yang kompleks. Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan
mengenai aset tertentu seringkali melibatkan multi-stakeholder
seperti Kementerian Pekerjaan Umum untuk aset infrastruktur, Badan
Pertanahan Nasional untuk aset tanah, atau Kementerian BUMN