Page 275 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

254 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

mengadopsi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dan
berorientasi pada keberlanjutan (sustainability-oriented), di mana
setiap keputusan optimalisasi aset tidak hanya mempertimbangkan
keuntungan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang
terhadap lingkungan sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan
yang baik.

4.5. Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) tidak hanya
bertumpu pada efisiensi teknis, tetapi juga pada sistem akuntabilitas
yang menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap prinsipkeuangan
publik. Dalam konteks ini, kerangka hukum yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan BMN/D menegaskan
bahwa setiap tahap pengelolaan—mulai dari perencanaan hingga
penghapusan—harus didukung oleh mekanisme pelaporan dan
verifikasi yang ketat. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa
aset negara, yang notabene dibiayai oleh anggaran publik, dikelola
secara optimal dan bebas dari penyimpangan. Salah satu pilar utama
akuntabilitas adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mencatat
seluruh aset secara rinci dalam sistem inventarisasi terpusat,
termasuk status penggunaan, kondisi fisik, dan nilai wajar aset. Hal
ini tidak hanya menjadi dasar penyusunan neraca pemerintah, tetapi
juga berfungsi sebagai alat monitoring untuk mencegah duplikasi
pengadaan, penelantaran aset, atau bahkan pengalihan aset tanpa
prosedur yang sah.

Pengawasan terhadap BMN/D dilakukan melalui pendekatan
multitier, melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling
melengkapi. Di tingkat internal, setiap kementerian/lembaga wajib
membentuk unit pengawasan yang bertugas memantau penggunaan
dan pemanfaatan aset sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
Regulasi menekankan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga substantif, termasuk evaluasi terhadap
efektivitas penggunaan aset dalam mendukung pelayanan publik.