Page 277 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

256 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

tidak terpakai atau pencabutan kewenangan pengelolaan bagi pejabat
yang terbukti melakukan pemindahtanganan aset tanpa persetujuan
sah. Namun, penegakan sanksi ini sering kali terkendala oleh birokrasi
yang berbelit-belit, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak
hukum, dan ketiadaan sistem pemantauan real-time yang mampu
mendeteksi penyimpangan sejak dini.
Keseimbangan antara penguatan sistem akuntabilitas dan
peningkatan kapasitas pengelola aset menjadi kunci keberhasilan
pengawasan BMN/D. Di satu sisi, regulasi telah menyediakan
kerangka hukum yang komprehensif, tetapi di sisi lain, efektivitas
implementasinya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya
manusia dan infrastruktur pendukung. Ke depan, integrasi sistem
informasi BMN/D dengan platform digital seperti e-budgeting dan
e-audit dapat menjadi solusi untuk mengurangi celah korupsi dan
inefisiensi. Selain itu, pelibatan masyarakat sipil dan media dalam
mengawasi pengelolaan aset negara juga perlu didorong melalui
mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan. Dengan
demikian, pengelolaan BMN/D tidak hanya memenuhi standar
regulasi, tetapi juga berkontribusi pada tata kelola keuangan publik
yang lebih baik.