Page 270 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN III 249
Pelaksanaan

Dalam situasi tertentu, Kantor Pertanahan Kota Batam juga
menghadapi kebutuhan untuk melakukan pemindahtanganan atau
penghapusan aset. Sebagai contoh, beberapa kendaraan operasional
tua yang tidak lagi layak jalan diusulkan untuk dihapuskan karena
biaya perbaikannya melebihi nilai manfaat. Proses ini dilakukan
dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk verifikasi teknis, penilaian independen, dan persetujuan
dari Kementerian Keuangan. Dalam beberapa kasus, aset yang
masih layak namun tidak sesuai lagi dengan kebutuhan instansi,
dialihkan kepada pemerintah daerah melalui skema hibah. Proses
pemindahtanganan ini mencerminkan efisiensi fiskal dan semangat
kolaborasi antar instansi pemerintah untuk optimalisasi pemanfaatan
aset negara dalam mendukung pelayanan publik.

4.3. Struktur Kelembagaan dan Pembagian Kewenangan dalam
Pengelolaan BMN/D

Struktur kelembagaan pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah (BMN/D) dibangun atas dasar pembagian peran yang jelas
dan spesifik antara berbagai entitas pemerintah, menciptakan suatu
sistem checks and balances yang menjamin akuntabilitas pengelolaan
aset negara. Dalam konstruksi hukum yang berlaku, Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memegang peran sentral
sebagai Pengelola Barang tingkat pusat yang memiliki kewenangan
makro dalam merumuskan kebijakan, menetapkan standar, serta
melakukan pengawasan terhadap seluruh BMN. Kewenangan
ini bersifat horizontal dengan mencakup aspek perencanaan,
penggunaan, pemanfaatan, hingga pemindahtanganan aset strategis
negara, sekaligus vertikal melalui mekanisme koordinasi dengan
kementerian/lembaga teknis terkait. Di tingkat operasional, setiap
kementerian/lembaga melalui menteri/pimpinan lembaga yang
bersangkutan berperan sebagai Pengguna Barang yang bertanggung
jawab atas pengelolaan aset sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
termasuk melakukan pembinaan terhadap unit kerja di bawahnya.