Page 269 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

248 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

pada standar kebutuhan minimum dan memperhatikan ketersediaan
barang sejenisyang telah dimiliki, serta menyesuaikan dengan prioritas
nasional. Berdasarkan hasil review rencana kebutuhan barang milik
negara (RKBMN), pengadaan dilakukan melalui e-purchasing atau
tender dengan tetap menjunjung prinsip transparansi dan efisiensi.
Perolehan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi
juga meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Setelah proses pengadaan selesai, Kantor Pertanahan Kota Batam
mengalokasikan aset tersebut untuk mendukung langsung fungsi
layanan pertanahan. Kendaraan operasional digunakan untuk kegiatan
pengumpulan data yuridis dan fisik lapangan, sementara perangkat
GNSS dan drone dimanfaatkan oleh tim teknis pemetaan untuk
mempercepat proses validasi bidang tanah. Dalam beberapa kasus,
ruang kantor yang tidak terpakai juga dimanfaatkan sementara oleh
tim lintas instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program strategis
nasional. Meskipun dimanfaatkan internal, prinsip akuntabilitas
tetap dijaga dengan penetapan surat keputusan penggunaan
aset dan pencatatan dalam SIMAK-BMN. Skema penggunaan ini
mencerminkan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset secara
langsung untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk menjaga keandalan dan masa guna BMN, Kantor
Pertanahan Kota Batam mengalokasikan anggaran khusus untuk
kegiatan pemeliharaan kendaraan dan peralatan teknologi tinggi
secara berkala. Kegiatan pemeliharaan ini meliputi servis rutin
kendaraan dinas, kalibrasi peralatan ukur, serta pembaruan
perangkat lunak drone dan GNSS. Pemeliharaan dilakukan secara
preventif dan berjadwal dengan melibatkan penyedia jasa resmi.
Selain itu, secara periodik dilakukan penilaian aset oleh tim dari
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk
memastikan bahwa nilai buku mencerminkan kondisi dan nilai riil
aset. Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam laporan keuangan,
serta pertimbangan strategis dalam pengusulan penggantian atau
pemanfaatan aset lebih lanjut.