Page 265 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

244 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

siklus hidup aset. Kegiatan pemeliharaan tidak hanya bersifat
kuratif (penanganan kerusakan), tetapi juga preventif dan
prediktif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam
konteks APBN/APBD, alokasi anggaran untuk pemeliharaan harus
mempertimbangkan analisis biaya-manfaat jangka panjang, di mana
investasi pemeliharaan rutin diposisikan sebagai strategi untuk
meminimalkan biaya penggantian aset sebelum waktunya.

Kelima, Penilaian

Penilaian (valuasi) BMN/D dilakukan secara periodik untuk
memastikan bahwa pencatatan aset dalam laporan keuangan
pemerintah mencerminkan nilai wajar. Proses penilaian ini
tidak hanya penting untuk tujuan pelaporan, tetapi juga sebagai
dasar pengambilan keputusan strategis terkait pemanfaatan,
pemindahtanganan, atau penghapusan aset. Pendekatan penilaian
harus komprehensif, mempertimbangkan baik nilai fisik maupun
nilai strategis aset tersebut dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan.

Keenam, Pemindahtanganan
Pemindahtanganan BMN/D merupakan tahapan penting dalam
siklus pengelolaan aset negara yang melibatkan pengalihan hak
kepemilikan atau penguasaan aset dari pemerintah kepada pihak
lain, baik secara penuh maupun parsial. Proses ini dilaksanakan
melalui berbagai skema yang diatur secara ketat, meliputi penjualan,
tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah,
dengan pertimbangan utama pada prinsip kepentingan publik dan
optimalisasi nilai aset. Skema penjualan umumnya diterapkan
untuk aset yang dinilai tidak lagi strategis atau tidak sesuai dengan
kebutuhan pemerintahan, dengan mekanisme lelang terbuka yang
menjamin transparansi dan kompetisi sehat. Sementara itu, skema
tukar-menukar dilakukan untuk memperoleh aset pengganti yang
lebih sesuai dengan kebutuhan instansi, dengan syarat nilai aset
yang ditukar harus setara atau lebih menguntungkan bagi negara.
Dalam konteks ini, penilaian independen oleh ahli menjadi prasyarat