Page 264 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 264

BAGIAN  III   243
                                                            Pelaksanaan

            tertentu, sebelum akhirnya aset beserta seluruh infrastrukturnya
            dikembalikan  kepada  pemerintah.  Dalam  skema  ini,  kriteria  value
            for money tidak hanya diukur dari segi pendapatan, tetapi juga dari
            dampak multiplier effect terhadap perekonomian sekitar, penyerapan
            tenaga kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
                Pemanfaatan BMN/D juga mencakup skema Penyertaan Modal
            Pemerintah, di mana aset negara dialihkan menjadi penyertaan modal
            pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) atau entitas
            strategis lainnya. Skema ini bertujuan meningkatkan kapasitas
            BUMN/D sebagai  agen pembangunan  sekaligus memastikan  aset
            negara dikelola secara profesional dengan prinsip korporasi. Dalam
            praktiknya, seluruh skema pemanfaatan harus memenuhi prasyarat
            kepentingan umum dan kemanfaatan ekonomi, di mana hasilnya wajib
            berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau
            pendapatan  daerah,  serta  tidak  bertentangan  dengan  rencana  tata
            ruang dan regulasi sektoral.

                Pengendalian dalam fase ini dilakukan melalui  mekanisme
            audit  kinerja dan evaluasi  kontribusi, yang mengukur sejauh mana
            pemanfaatan BMN/D mencapai target kinerja baik secara finansial
            maupun sosial. Tantangan utama meliputi aspek  transparansi
            pemilihan mitra,  penetapan nilai sewa/waralaba yang  wajar, dan
            pengawasan operasional  untuk mencegah penyimpangan. Oleh
            karena  itu,  kerangka  hukum  menetapkan  ketentuan  ketat  tentang
            kewajiban pelaporan, pembatasan jangka waktu pemanfaatan, serta
            sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran. Secara filosofis,
            fase pemanfaatan BMN/D merefleksikan paradigma asset governance
            modern, di mana aset negara tidak hanya dipandang sebagai barang
            inventaris, melainkan sebagai  modal publik  yang harus dikelola
            secara produktif,  bertanggung jawab,  dan berkelanjutan untuk
            memaksimalkan kontribusinya bagi pembangunan nasional.

            Keempat, Pemeliharaan
                Pemeliharaan BMN/D sebagai bagian integral  dari siklus
            pengelolaan  dilaksanakan  melalui  pendekatan  berbasis  risiko  dan
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269