Page 259 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

238 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

4.1. Konsep Dasar dan Landasan Hukum Barang Milik Negara/
Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip
kedaulatan negara atas sumber daya nasional yang diamanatkan secara
konstitusional. Secara ontologis, BMN/D tidak sekadar merupakan
objek kebendaan biasa, melainkan entitas hukum yang mengandung
nilai publik dan menjadi instrumen strategis dalam pencapaian tujuan
bernegara. Konseptualisasi BMN/D dalam kerangka hukum Indonesia
bersifat komprehensif, mencakup seluruh barang yang diperoleh
melalui mekanisme anggaran negara/daerah maupun perolehan
lain yang sah secara hukum, termasuk hibah, hasil eksekusi putusan
pengadilan, maupun barang yang dikuasai berdasarkan ketentuan
perundang-undangan khusus.

Landasan filosofis pengelolaan BMN/D berakar pada konsep
negara kesejahteraan (welfare state) yang menempatkan aset negara
sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam
perspektif ini, BMN/D bukan sekadar barang inventaris, melainkan
modal publik (public capital) yang harus dikelola secara profesional
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan paradigma
baru dalam manajemen keuangan publik yang menekankan pada
optimalisasi sumber daya melalui prinsip value for money. Secara
yuridis, konstruksi hukum BMN/D dibangun atas dasar asas-asas
fundamental yang meliputi fungsionalitas, kepastian hukum,
transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Asas
fungsionalitas menegaskan bahwa pengelolaan BMN/D harus
sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sementara asas
kepastian hukum menjamin perlindungan hukum atas setiap transaksi
dan pengelolaan aset negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi
prinsip penjaga (guardian principle) yang memastikan pengelolaan
BMN/D dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif
maupun politis.