Page 308 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 308

BAGIAN  IV   287
                                                            Pengendalian

            menopang  praktik  manajemen  keuangan  publik  yang  modern,
            akuntabel, dan adaptif.

            3.1.  Konsep Dasar Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran
                Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian
            Negara/Lembaga lahir dari kebutuhan mendesak akan sebuah sistem
            pengendalian yang mampu memastikan bahwa setiap rupiah dalam
            Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara benar-benar dikelola secara
            tertib, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dalam praktik manajemen
            keuangan publik di Indonesia, urgensi ini tidak hanya lahir dari
            tekanan fiskal, tetapi juga dari tuntutan transparansi publik  yang
            semakin tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan selaku
            Bendahara Umum Negara (BUN) merumuskan kerangka evaluasi
            kinerja anggaran dengan menetapkan parameter penilaian yang dapat
            diterapkan secara objektif, terukur, dan konsisten di seluruh satuan
            kerja pemerintah  pusat. Inilah yang  kemudian diwujudkan dalam
            Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA, yang secara teknis
            diatur melalui regulasi  terbaru sebagai  kelanjutan  dari  kebijakan
            induk dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan,
            pelaksanaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

                Konsep IKPA pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi melekat
            erat dalam siklus pengendalian internal dan pengawasan kinerja
            anggaran yang diamanatkan oleh PMK Nomor 62 Tahun 2023. Regulasi
            ini menegaskan bahwa pengendalian dan pemantauan serta evaluasi
            kinerja anggaran menjadi fondasi penting bagi Menteri Keuangan,
            baik dalam kapasitasnya sebagai pengelola fiskal nasional maupun
            sebagai BUN  yang memegang otoritas  kebendaharaan  negara.
            Dengan demikian,  penilaian IKPA bukan  hanya dimaknai sebagai
            kegiatan  administratif  tahunan, tetapi sebagai  instrumen strategis
            yang menegaskan  komitmen pemerintah dalam mewujudkan
            disiplin anggaran, peningkatan kualitas belanja,  dan akuntabilitas
            pelaksanaan program. Melalui pendekatan ini, setiap K/L dituntut
            untuk tidak  hanya mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran,
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313