Page 311 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

290 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Nilai IKPA pada level eselon I kemudian membentuk gambaran
kinerja agregat kementerian atau lembaga secara nasional. Rangkaian
inilah yang menggambarkan bahwa evaluasi IKPA memiliki dimensi
horizontal dan vertikal sekaligus, menjembatani akuntabilitas teknis
di lapangan dengan akuntabilitas strategis di tingkat pusat.
Ruang lingkup penilaian IKPA tidak lepas dari tanggung
jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai unit di
bawah Kementerian Keuangan yang diberi mandat penuh untuk
melaksanakan kebijakan penilaian kinerja anggaran. Dalam hal
ini, DJPb menjalankan perannya sebagai Kuasa Bendahara Umum
Negara, memastikan bahwa data yang dihimpun, diolah, dan dinilai
berasal dari proses transaksi keuangan yang sah, transparan, dan
terdokumentasi dengan baik. Pengelolaan data ini terintegrasi dalam
sistem aplikasi yang dikembangkan secara khusus, sehingga proses
penilaian tidak lagi bergantung pada laporan manual, melainkan
memanfaatkan teknologi informasi untuk menjamin akurasi,
kecepatan, dan keandalan informasi.

Untuk memastikan penilaian IKPA berjalan objektif, ruang
lingkup penilaian diikat pada kerangka aspek pengukuran yang
ditetapkan secara teknis. PER-5/PB/2024 menegaskan bahwa
terdapat tiga aspek utama yang menjadi dasar pengukuran, yakni
kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi
pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Ketiga aspek ini saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan
logis yang berfungsi untuk menilai proses pelaksanaan anggaran
secara utuh. Artinya, ruang lingkup IKPA tidak hanya berhenti pada
penilaian seberapa besar dana diserap, tetapi juga seberapa tertib
perencanaan dijalankan dan seberapa jauh output program benar-
benar tercapai sesuai sasaran.

Aspek pertama, yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan
anggaran, menjadi dasar evaluasi bagaimana sebuah Satker memulai
siklus kegiatannya. Melalui indikator revisi dokumen anggaran dan
deviasi realisasi terhadap rencana penarikan dana, dapat dilihat
seberapa realistis dan disiplin sebuah Satker dalam memproyeksikan