Page 310 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN IV 289
Pengendalian

lingkaran pengendalian yang mendukung tujuan besar tata kelola
keuangan negara: mewujudkan belanja negara yang semakin
produktif, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan
masyarakat. Melalui kerangka penilaian IKPA yang berpijak pada
regulasi PMK Nomor 62 Tahun 2023 dan teknisnya dalam petunjuk
terbaru, pemerintah memperlihatkan komitmennya bahwa setiap
rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat optimal dengan
cara yang dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

3.2. Ruang Lingkup dan Aspek Pengukuran IKPA
Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tidak
hanya berdiri sebagai sekadar instrumen teknis penilaian, tetapi
melekat erat pada kerangka kerja pengendalian fiskal negara yang
komprehensif. Dalam lingkup kebijakan pengelolaan keuangan
publik, ruang lingkup penilaian IKPA sengaja dirancang untuk
menjangkau setiap level pengelolaan anggaran, mulai dari satuan
kerja terkecil di kementerian/lembaga hingga ke tingkat unit eselon
dan keseluruhan lingkup kementerian/lembaga itu sendiri. Dengan
demikian, evaluasi ini bukan hanya memotret kualitas kinerja pada
satu titik administratif, tetapi mencerminkan capaian keseluruhan
tata kelola belanja negara di setiap lapisan birokrasi. Ketentuan teknis
mengenai ruang lingkup ini diatur secara tegas melalui Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, yang
menjadi panduan pelaksanaan di lapangan bagi seluruh satuan kerja
pemerintah pusat.
Secara substantif, ruang lingkup penilaian IKPA menekankan
prinsip bahwa setiap entitas pengelola anggaran negara wajib dinilai
secara terstruktur dan adil. Penilaian dimulai dari satuan kerja atau
Satker, sebagai garda terdepan yang langsung melaksanakan program
dan kegiatan yang dibiayai APBN. Dari data dan capaian Satker inilah
kemudian nilai kinerja dikonsolidasikan ke tingkat unit eselon I di
masing-masing kementerian/lembaga. Unit eselon I berperan sebagai
pengendali teknis yang memastikan bahwa kebijakan operasional di
satuan kerja selaras dengan kebijakan strategis kementerian/lembaga.