Page 312 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN IV 291
Pengendalian

kebutuhan belanja. Pengendalian di tahap ini sangat penting karena
perencanaan yang baik akan memengaruhi tahapan implementasi
berikutnya. Regulasi ini mengarahkan setiap Satker untuk
meminimalkan perubahan yang tidak perlu dan menekan deviasi
yang signifikan, sehingga APBN dapat dijalankan sesuai jalur.
Sementara itu, aspek kedua menitikberatkan pada kualitas
implementasi pelaksanaan anggaran. Dalam kerangka ini, ruang
lingkup penilaian membentang pada indikator yang mengukur
realisasi penyerapan belanja, percepatan belanja kontraktual,
ketepatan penyelesaian tagihan, hingga pengelolaan uang persediaan
dan tambahan uang persediaan. Keberhasilan implementasi
pelaksanaan anggaran akan terlihat dari sejauh mana Satker
mampu menyesuaikan eksekusi belanja dengan target yang telah
direncanakan. Semakin sedikit deviasi, semakin tinggi nilai kinerja
implementasi yang diperoleh. Di sinilah tanggung jawab pengelolaan
fiskal diuji, sebab target serapan harus sejalan dengan ketentuan
administrasi yang ketat.

Aspek ketiga menjadi puncak dari penilaian IKPA, yaitu kualitas
hasil pelaksanaan anggaran. Tidak cukup hanya merencanakan
dengan baik dan melaksanakan sesuai jadwal, Satker juga harus
mampu membuktikan bahwa anggaran benar-benar menghasilkan
output sesuai sasaran. Capaian output diukur melalui data realisasi
volume keluaran program yang dilaporkan secara periodik melalui
sistem. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan harus
memiliki dampak nyata dan terukur pada capaian pembangunan.
Penekanan pada hasil ini sejalan dengan semangat PMK Nomor 62
Tahun 2023 yang menempatkan evaluasi kinerja sebagai penentu
kualitas belanja negara.

Ruang lingkup dan aspek pengukuran IKPA juga mendukung
terciptanya praktik pembinaan yang berkesinambungan. Penilaian
kinerja yang dilakukan secara objektif memberikan dasar yang kuat
bagi Kementerian Keuangan, khususnya DJPb, untuk melakukan
evaluasi mendalam, memberikan umpan balik, dan menyusun langkah
perbaikan bersama satuan kerja. Dengan pendekatan yang demikian,